Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Koalisi Gemuk, PDI-P Ungkit Posisi Ketua DPR yang "Direbut" Golkar

Kompas.com - 28/01/2016, 16:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto tidak mempermasalahkan jika Partai Golkar akan masuk ke dalam Kabinet Kerja.

Bambang bahkan "tak mempermasalahkan" jika Golkar nantinya merebut posisi menteri yang sudah ditempati oleh kader PDI-P.

Namun, Bambang mengungkit posisi Ketua DPR yang semestinya menjadi jatah PDI-P sebagai parpol pemenang pemilu.

Posisi itu akhirnya direbut oleh Golkar dengan mengubah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Yang mestinya jadi Ketua DPR saja kita di KO-kan (oleh Golkar)," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Oleh karena itu, lanjut Bambang, PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukan apakah Golkar yang baru menyatakan bergabung dengan pemerintah layak untuk masuk kabinet atau tidak.

Menurut dia, Presiden mempunyai hak prerogatif sepenuhnya.

"Presiden akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak ada dalam posisi untuk intervensi." ucap Bambang.

Bambang sendiri enggan menduga-duga apakah ada manuver di balik bergabungnya Golkar ke pemerintahan.

Dia hanya melihat bergabungnya Golkar ini karena partai berlambang pohon beringin tersebut memang tidak biasa berada di luar pemerintahan.

"Golkar bertahun-tahun jalin kemitraan yang sangat firm dengan pemerintah. Jadi kalau di luar nanti dia sendirian. Sendiri tidak terbiasa, nanti kedinginan," ucap Bambang.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengklaim pihaknya menerima sinyal akan mendapatkan jatah menteri.

"Sinyal-sinyal kan sudah lama. Sinyal dari Istana lah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

(Baca: Bambang Soesatyo Klaim Sudah Ada Sinyal "Reshuffle" Kabinet dari Istana)

Meski dukungan ke pemerintah baru dideklarasikan dua hari lalu, menurut Bambang, sinyal ini sudah datang saat Golkar kubu Aburizal mulai membuka opsi bergabung dengan pemerintah, awal Januari lalu.

Namun, dia enggan menyebutkan siapa orang Istana yang memberikan sinyal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com