Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munaslub Golkar Disebut Bukan Keinginan Aburizal, melainkan Keinginan Bersama

Kompas.com - 24/01/2016, 13:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Roem Kono, menuturkan bahwa musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bukanlah hanya keinginan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.

Namun, munaslub merupakan keputusan bersama.

Sinyal untuk menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar tersebut, kata Roem, juga akan menjadi materi yang akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Saya kira (keinginan munaslub) itu adalah sinyal dan bukan hanya pemikiran Pak Ical, tetapi jadi pemikiran kita semua," tutur Roem di Jakarta Conventional Center, Senayan, Minggu (24/1/2016).

"Segala sesuatunya juga diputuskan bukan orang per orang, tetapi diputuskan melalui rapimnas ini," ujarnya.

Terkait dasar legalitas rapimnas yang dipermasalahkan kubu Ancol, Roem menegaskan kepengurusan Bali adalah kepengurusan yang sah, hanya saja tidak diakui pemerintah.

Menurut dia, rapimnas telah diatur dalam AD/ART dan dilakukan oleh kader-kader daerah. Ia menyebut, Aburizal hanyalah sebagai penyelenggaranya saja.

"Kenapa harus dipermasalahkan? Wong pemegang saham semua yang melakukan itu kok. Orang-orang seluruh daerah datang ke sini bersama-sama," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menilai perlunya digelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

Menurut dia, kondisi internal Golkar yang kurang kondusif menjadi alasan perlunya munaslub digelar.

Ia berharap, penyelenggaraan munaslub akan menghasilkan satu kepemimpinan Golkar yang solid sehingga Golkar dapat meraih kemenangan pada pilkada serentak 2017, serta pemilihan legislatif, dan Pemilihan Presiden 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com