Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Paham Radikal di Lapas

Kompas.com - 21/01/2016, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah mengkaji cara mencegah menyebarnya paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jika wacana sebelumnya adalah pembentukan lapas khusus teroris, kali ini usulnya berganti menjadi penyediaan blok khusus di dalam lapas untuk narapidana terorisme.

"Disebar di beberapa tempat, tetapi bloknya sangat khusus, dijaga dengan sangat khusus, super-maksimum sekuriti," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Menurut Yasonna, opsi ini dianggap lebih baik ketimbang menyediakan lapas khusus terorisme.

Sebab, lapas khusus terorisme dikhawatirkan membuat praktik radikalisasi dan baiat semakin bebas.

Terkait usulan menyediakan blok khusus napi terorisme, kata Yasonna, itu akan disediakan di beberapa lapas.

Sampai saat ini, belum ditentukan lapas mana saja yang akan menyediakan blok khusus napi teroris.

Namun, ke depan, kata Yasonna, penghuni blok khusus teroris itu akan dipindahkan ke lapas lain yang memiliki blok khusus teroris.

Pemindahan dilakukan secara berkala agar napi teroris tidak memiliki waktu untuk membangun jaringan di dalam lapas.

Saat ini, Yasonna telah memerintahkan jajarannya untuk memetakan lapas yang bisa menyediakan blok khusus napi terorisme.

Kajian juga meliputi anggaran yang diperlukan untuk melengkapi blok khusus itu dengan sistem pengamanan superketat.

"Digabung di satu tempat (blok khusus) dan tidak boleh digabung dengan napi lain, kecuali yang simpatisan," ucap Yasonna.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 215 napi terorisme di 47 lapas di 13 provinsi.

Semua napi ini diawasi terus agar tidak menyebarkan atau terpengaruh paham radikal. Saud mendukung rencana menyediakan blok khusus napi terorisme di sejumlah lapas.

Menurut Saud, cara ini bisa mencegah penyebaran paham radikal atau proses baiat di dalam lapas.

"Jangan sampai yang tak radikal malah jadi terbaiat. Kalau bisa, ya itu sangat ideal," tutur Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com