Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Didesak Segera Pastikan Jumlah Kuota Haji 2016

Kompas.com - 19/01/2016, 00:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama didesak segera memastikan jumlah kuota haji 2016 untuk Indonesia. Menurut Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, hingga hari ini Kemenag belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut dari pemerintah Arab Saudi.

Dengan adanya kejelasan soal kuota haji, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

"Kuota haji itu sangat penting dalam pembahasan BPIH. Misalnya, berapa jumlah pemondokan, katering, dan transportasi yang dibutuhkan sangat terkait dengan jumlah kuota tersebut," tutur Saleh melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/1/2016).

"Tanpa kuota yang jelas, pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) akan didasarkan pada asumsi-asumsi umum," sambungnya.

Adapun terkait BPIH, Saleh menambahkan, Kemenag juga didesak agar segera menyelesaikan evaluasi penggunaan BPIH tahun 2015. Pasalnya, hal tersebut terkait pula dengan waktu dimulainya pembahasan BPIH 2016.

Ia menuturkan, sejauh ini Kemenag hanya melaporkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara kualitatif.

"Sampai sekarang, Komisi VIII belum mendapat laporan total anggaran yang dipakai Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2015. Sementara, kalau mau membahas BPIH 2016, tentu kami perlu berkaca pada evaluasi tahun lalu," imbuhnya.

Selain itu, Komisi VIII juga mendesak Kemenag agar kuota seseorang yang meninggal dunia sebelum berangkat haji diberikan kepada keluarganya yang sudah mendaftar dan memiliki nomor porsi.

Terkait hal ini, lanjut Saleh, Kemenag tengah melakukan kajian agar status keluarga yang akan menggantikan menjadi jelas. Sistem rekrutmen petugas haji juga tak luput dari pantauan Komisi VIII.

Kemenag diminta memperbaiki sistem rekrutmen petugas haji lantaran ditemukan ada banyak petugas haji yang tidak bertugas secara benar.

"Dalam konteks itu, Kemenag diminta untuk mempertimbangkan menambah kuota petugas dari TNI/Polri, mengingat arena kerja yang semakin sulit seiring dengan pertambahan jumlah jamaah haji," ungkapnya.

Komisi VIII juga mendesak agar pembayaran asuransi regular yang dikelola pemerintah dan juga janji santunan yang dijanjikan pemerintah Saudi bagi korban crane di Mesjidil Haram.

Menurut Saleh, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah melaporkan bahwa pengurusan asuransi reguler sudah hampir rampung.

Sedangkan terkait santunan, Kemenag sudah menyampaikan data jamaah yang menjadi korban crane sesuai dengan yang diminta pemerintah Arab saudi. Sayangnya, belum ada jawaban dari pemerintah Saudi terkait kapan santunan tersebut direalisasikan.

"Namun, Kemenag berjanji akan terus mem-follow up sampai santunan tersebut benar-benar direalisasikan," kata Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com