JK: Semua Orang di Golkar Mau Persatuan

JAKARTA, KOMPAS. com - Tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla belum membicarakan skema penyelesaian konflik Partai Golkar dengan para anggota Tim Transisi.

Namun, ia menekankan bahwa semua kader Golkar ingin agar konflik internal segera selesai.

"Baru mau saya tanya bagaimana (skema penyelesaian konflik) intinya kan persatuan seperti saya gambarkan sebelumnya. Semua orang di Golkar mau persatuan. Tinggal bagaimana kita menata persatuan dengan baik," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/1/2016).

JK sebelumnya ditunjuk Mahkamah Kehormatan Golkar hasil Munas Riau sebagai ketua sekaligus anggota tim transisi. Selain itu, Mahkamah Partai juga menunjuk BJ Habibie sebagai Pelindung Tim Transisi.

JK mengatakan, Tim Transisi juga belum membicarakan pembentukan panitia Munas. Menurut dia, semua pembicaraan terkait penyelesaiaan konflik Golkar baru akan dibicarakan dalam waktu dekat ini.

"Belum, belum (dibicarakan). Saya juga baru mau bicara dengan teman-teman bagaimana itu," kata Kalla.

Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi memutuskan membentuk Tim Transisi untuk mewujudkan rekonsiliasi total melalui Munas.

Adapun para anggota tim transisi adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Suswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Teo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Namun, Aburizal menolak keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak gentar dengan manuver Mahkamah Partai pimpinan Muladi. (Baca: Aburizal Bakrie: Saya Tidak Merasa Gentar Sedikit Pun!)

Hal ini disampaikan oleh Aburizal Bakrie saat acara Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 di Denpasar, Sabtu (16/1/2016).

"Saya akan terus berjuang. Saya tidak merasa gentar sedikit pun, meskipun nama-nama besar dimasukkan di situ. Saya akan berjuang dengan saudara-saudara," kata Aburizal.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aziz Syamsudin menegaskan, pihaknya menolak keputusan pembentukan tim transisi lantaran MPG hasil Munas Riau yang dipimpin Muladi sudah habis masa jabatannya. (baca: Aziz Syamsudin: Saya Ketua Mahkamah Partai Golkar, Bukan Muladi)

Sebaliknya, kata Aziz, Golkar hasil Munas Bali sudah mendaftarkan kembali susunan kepengurusan MPG ke Kementerian Hukum dan HAM di mana dirinya menjabat sebagai Ketua MPG.