Forum Silaturahmi Daerah Golkar Desak Munas Rekonsiliasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar menilai, Musyawarah Nasional Golkar harus segera digelar demi rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Alasan lain, saat ini Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mencabut SK pengesahan kepengurusan Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, tetapi tak mengesahkan Munas Bali yang dipimpin Aburizal.

Adapun Munas Riau 2009 sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015 lalu. (baca: Pemerintahan Jokowi-JK Dituding Ingin Lumpuhkan Golkar)

"Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar mendesak agar segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Partai Golkar sebagai instrumen penyelesaian masalah secara mendasar, menyeluruh, komprehensif dengan legalitas yang kuat serta dapat diterima oleh semua pihak," kata Koordinator Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar Taufiq Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/1/2016) malam.

Dia mendorong Mahkamah Partai Golkar untuk mengambil langkah-langkah atas kewenangan yang dimlikinya berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. (baca: Akbar Tandjung: Golkar Bisa Makin Terpuruk jika Tak Rekonsiliasi)

Menurut dia, Mahkamah Partai bisa saja memutuskan percepatan jadwal Munas serta rekomendasi terhadap tokoh atau senior Partai Golkar untuk membentuk kepanitiaan Munas X Partai Golkar.

Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar mengusulkan tujuh nama untuk menyelenggarakan Munas, yakni BJ Habibie, Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Siswono Yudohusodo, dan Abdul Gafur.

"Munas bersama, selain sebagai penyelesaian dualisme kepengurusan, juga harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan Partai Golkar, dengan menjalankan proses Munas yang demokratis dan terbebas dari politik transaksional," ujar Taufiq.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid sebelumnya mengatakan, seluruh Ketua DPD I Partai Golkar kubu Aburizal sepakat menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) sebelum tahun 2019. (baca: Nurdin: Seluruh DPD I Golkar Tolak Munas Sebelum 2019)

Hal itu disepakati dalam rapat konsolidasi antara elite DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dengan para Ketua DPD I di Sanur, Bali, Senin (4/12/2015).

"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan Munas atau pun Munas luar biasa sebelum 2019," kata Nurdin.