"Harus diakui target legislasi tak tercapai," kata Fadli Zon, Jumat (1/12/2015).
DPR hanya menyelesaikan tiga RUU dalam program legislasi nasional prioritas 2015. Ketiganya yakni UU tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, UU tentang Pemerintah Daerah, dan UU Penjaminan.
Namun Fadli menolak jika hanya DPR yang disalahkan atas minimnya produk legislasi di tahun 2015 tersebut. Menurut dia, pemerintah juga memiliki andil.
"Ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga berharap, kegaduhan politik yang terjadi pada tahun 2015 bisa dikurangi agar pemerintah dan DPR bisa lebih produktif.
Dia mengaku prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Dinamika politik tersebut, kata dia, memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi.
"Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat," ucap Fadli.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.