Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Penghapusan BP Batam, Pemerintah Masih Butuh Komunikasi dengan Pihak Terkait

Kompas.com - 31/12/2015, 14:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BATAM, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menghapus Badan Pengusahaan (BP) Batam rupanya belum dikomunikasikan dengan para stakeholder.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riadmadji.

"Belum dikomunikasikan. Baik dengan Pemda, DPRD, pihak otorita Batamnya dan investor," ujar Dodi, di Batam, Kamis (31/12/2015) siang.

Pemerintah berencana menghapus BP Batam agar kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Akan tetapi, hal ini baru sebatas hasil rapat kabinet di Istana negara, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah menteri lain.

"Dalam rapat, awalnya membicarakan hal-hal yang menghambat investasi. Salah satu isunya lalu ke arah adanya aturan yang menghambat. Maka penyelesaiannya adalah pemangkasan aturan dan penyempurnaan pelayanan. Nah, di Batam, dicetuskanlah ide soal penghapusan BP Batam agar diserahkan ke pemerintah daerah," ujar Dodi.

Dodi mengatakan, penghapusan BP Batam dan menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah semacam itu tidak semudah membalik telapak tangan. 

"Akan dilakukan komunikasi dengan yang mengikutsertakan stakeholder. Intinya ini adalah mempercepat dan menarik investasi. Kuncinya, perangkat pemerintah daerah harus kapabel agar peralihan ini sukses," ujar Dodi.

Penghapusan BP Batam

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus BP Batam pada awal 2016 mendatang dan mengganti dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Target kami, Januari 2016, PB Batam akan kami hapuskan," ujar Tjahjo di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Rabu kemarin.

Rencana itu, kata Tjahjo, telah sesuai dengan keputusan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait. Pemerintah berpendapat, keberadaan BP Batam berikut pola manajemennya tidak dapat menarik investasi lebih banyak lagi. Sebab, terjadi tumpang tindih kewenangan, yakni antara pemerintah daerah dengan BP Batam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com