Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehadiran PKS di Istana, Sinyal Dukungan atau Kocok Ulang Pimpinan DPR?

Kompas.com - 21/12/2015, 19:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai kehadiran Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menemui Presiden Jokowi di Istana bisa diartikan sebagai sinyal merapatnya partai itu ke pemerintahan.

Dia pun optimistis langkah PKS ini akan segera diikuti oleh partai politik Koalisi Merah Putih lainnya yang masih berada di luar pemerintahan.

"Kehadiran PKS ke istana hari ini sinyal merapatnya semua partai," kata Maman saat dihubungi, Senin (21/12/2015).

Tak hanya itu, Maman juga menilai langkah PKS mendatangi Jokowi ini adalah untuk membicarakan wacana kocok ulang pimpinan DPR RI.

Setelah Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Maman juga menilai ada keinginan dari internal PKS untuk mengganti Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR. Apalagi, Fahri memang sudah disingkirkan dari DPP PKS sejak kepemimpinan Sohibul Iman.

"Jadi bisa juga sebagai sinyal kocok ulang," ucap dia.

Maman pun optimistis jika kocok ulang terwujud dan parpol-parpol merapat ke pemerintah, maka kinerja DPR dengan pemerintah akan semakin bersinergi.

Dengan demikian, tahun 2016 mendatang diyakininya akan jauh dari kegaduhan. 

"Jokowi bakal meroket jika semua agenda kerja disetujui DPR dan target ekonomi dengan basis kepercayaan rakyat yang masih kuat bisa dikapitalisasi secara optimal," ungkap anggota komisi VIII DPR RI ini.

Saat menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/12/2015) sore ini, Sohibul didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, dan sejumlah pengurus lain, di antaranya Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul menegaskan PKS hanya bersilaturahmi dan tetap di Koalisi Merah Putih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com