Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejaksaan Periksa Deputi I Kepala Staf Presiden Darmawan "Darmo" Prasodjo

Kompas.com - 17/12/2015, 17:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis (17/12/2015) pagi, memeriksa Deputi I Kepala Staf Presiden Darmawan Prasodjo.

Darmo, demikian dia akrab disapa, diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto saat menjabat Ketua DPR RI dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

"Tadi pagi sudah diperiksa, sudah selesai saat ini. Pemeriksaan itu tidak perlu lama-lama," ujar Direktur Penyidikan pada Jampidsus Fadil Zumhana, Kamis.

Penyidik, kata Fadil, menanyakan seputar keberadaan PT Freeport di Indonesia sekaligus soal mekanisme perpanjangan kontrak karya perusahaan negeri Paman Sam tersebut di Indonesia.

Fadil mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Darmo dilakukan dengan suasana santai.

"Ya kami memperkaya masukan sebanyak-banyaknya. Dari masukan-masukan itu, kami sharing. Yang relevan kami gunakan di dalam penyelidikan, yang tidak ya tidak," tutur Fadil.

Fadil enggan mengungkap apa kaitan antara keterangan Darmo soal Freeport dengan perkara pemufakatan jahat Novanto-Chalid yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Ia menyebut, hal itu termasuk materi penyelidikan. Namun yang jelas, lanjut Fadil, pemeriksaan Darmo ditambah dengan pemeriksaan saksi lainnya semakin membuat terang perkara tersebut.

Penyidik Jampidsus tengah mengusut perkara dugaan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Novanto dan Riza Chalid.

Perkara itu masih berstatus penyelidikan. Belum ada tersangka dalam perkara itu.

Dugaan pemufakatan jahat itu terjadi saat Novanto dan Chalid menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman pertemuan itu, Chalid dan Novanto disebut meminta saham ke Freeport atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com