Tekanan Publik terhadap Setya Novanto Hukuman Moral untuk Pejabat Negara

Kasus dugaan pelanggaran etika yang menjerat Novanto, menurut dia, bisa menjadi pelajaran. Seorang pejabat publik tak boleh mencampuradukkan kepentingan bisnis dan kekuasaan.

"Kalau mau jadi pengusaha, ya pengusaha, kalau jadi pejabat, ya pejabat," ujar Rizal di Sibolga, Sumatera Utara, Kamis (17/12/2015).

Rizal mengatakan, mencampuradukkan kepentingan bisnis dan politik merusak negara.

"Yang bikin rusak Indonesia ini karena pejabat bertindak jadi pengusaha," kata Rizal.

Sebelumnya, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Pengunduran diri itu menyusul penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik Novanto yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam surat yang dilayangkan ke MKD, Rabu (16/12/2015) malam, Novanto menyatakan, keputusan mundur ini karena ia ingin menjaga harkat dan martabat Dewan.

Selain itu, ia ingin agar masyarakat tidak gaduh atas kasus yang sedang menimpanya.

Novanto dilaporkan Sudirman lantaran diduga telah meminta sejumlah saham kepada PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara dirinya, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015.