Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Fahri Hamzah Tuding Ada Konspirasi Kejagung-Bos Freeport

Kompas.com - 10/12/2015, 13:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, kini giliran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang ikut menuding ada konspirasi antara Kejaksaan Agung dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dia menilai, konspirasi ini dapat dilihat dari sikap Kejagung yang tak mau menyerahkan rekaman asli percakapan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Maroef ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Menurut saya, ini ada konspirasi dari awal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2015). (Baca: MKD Gagal Dapatkan Rekaman Asli Percakapan Setya Novanto-Bos Freeport)

Fahri beranggapan, keengganan kejaksaan untuk menyerahkan rekaman asli tersebut ke MKD menandakan bahwa rekaman tersebut memang palsu.

Dia menyesalkan rekaman palsu itu kemudian digunakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk membuat kegaduhan di publik. (Baca: Ini Isi Surat Penolakan Bos Freeport Pinjamkan Rekaman ke Siapa Pun)

"Kita lihat bagaimana seorang Menteri bikin ribut DPR dengan data palsu. Terus dia ha-ha hi-hi ke sana kemari seolah dia paling hebat," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Senada dengan rekannya, Fadli Zon sebelumnya menuding ada konspirasi antara Kejagung dan Maroef. (Baca: Patahkan Argumentasi Setya Novanto soal Rekaman Ilegal, Ini Penjelasan Jaksa Agung)

Fadli mempertanyakan langkah Kejagung yang memeriksa Maroef pada larut malam seolah ada hal-hal yang genting.

"Kejagung aneh. Masa Dirut PT Freeport Indonesia ke Kejagung malam-malam. Tidak lazim dan itu ada konspirasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com