JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengkritik kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan yang menggelar sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto secara terbuka.
Menurut Idrus, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jelas menyebutkan bahwa sidang MKD berlangsung terutup.
"MD3 menyatakan persidangan harus tertutup, jadi harusnya digelar tertutup," kata Idrus di Jakarta, Minggu (6/12/2015).
Menurut dia, MKD sudah terpengaruh dengan desakan publik yang meminta agar sidang berlangsung terbuka. Padahal, harusnya MKD mengikuti saja aturan yang ada di UU MD3 dalam menjelaskan tugasnya.
"Ada desakan dibuka, akhirnya dibuka, itu kan pelanggaran," ucap Idrus.
Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih tersebut berharap MKD bisa memperbaiki kesalahannya pada sidang besok. Sidang ketiga tersebut mengagendakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto sebagai terlapor dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres.
Idrus mengaku sudah menginstruksikan tiga anggota Golkar di MKD untuk tetap berpegang pada aturan yang mengharuskan sidang berlangsung tertutup.
"Instruksi Partai Golkar, anggota MKD harus mengawal kasus ini berjalan dengan baik. Taat kepada aturan, jangan yang faktanya tertutup, tapi dibuka," ucap Idrus.
Meski Pasal 132 UU MD3 mengatur agar sidang MKD bersifat tertutup, terdapat aturan lain yang memungkinkan sidang MKD berlangsung terbuka. Pasal 15 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD menyebutkan bahwa sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD.
Kesepakatan untuk melakukan sidang terbuka ini juga sudah diputuskan MKD dalam rapat pleno pada 24 November 2015.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
