Ini Dampak jika Kontrak Tak Diperpanjang Versi Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan, masalah besar akan muncul jika kontrak karya Freeport tidak diperpanjang. Kontrak tersebut akan habis pada 2021.

"Dampaknya sangat besar," kata Maroef saat memberi keterangan di majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Maroef hadir sebagai saksi atas pengusutan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR seperti yang diadukan Menteri ESDM Sudirman Said. (Baca: Bos Freeport Anggap Ada Percaloan dalam Pertemuan dengan Setya Novanto dan Riza Chalid)

Hal itu disampaikan Maroef saat ditanya mengenai dampak terhadap Freeport dan masyarakat Papua jika kontrak tersebut tak diperpanjang.

Maroef mengatakan, Freeport bukan hanya soal bisnis, melainkan juga terkait dengan aspek sosial. Kontrak tersebut terkait dengan karyawan berserta keluarganya  dan masyarakat Papua.

Ia menambahkan, penghentian operasionalisasi Freeport juga berdampak terhadap lingkungan karena wilayah tambang harus terus dipelihara. (Baca: Maroef: Jim Bob Bilang Silakan Beri Saham, Kalau Mau Penjarakan Saya)

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO PT Freeport Indonesia

"Kalau ditinggalkan, wilayah operasional Freeport dari Tembagapura sampai bawah dimiliki tujuh suku besar. Mungkin antarsuku bisa klaim ini milik saya, ini milik saya," kata mantan Wakil Kepala BIN itu.

Ketika ditanya apakah ada dampak politik jika Freeport berhenti beroperasi, Maroef menjawab, hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat bisa terganggu. (Baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak layak mendapatkan perpanjangan kontrak karya jika tak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Luhut, Freeport belum memenuhi syarat divestasi dan pembangunan smelter yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. (Baca: Bos Freeport Serahkan Ponsel untuk Merekam ke Kejagung)

Selain harus memenuhi dua syarat itu, Freeport juga masih harus memperbarui pembagian royalti dengan Indonesia dan membangun Papua.