Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Bos Freeport Soal Tiga Kali Pertemuannya dengan Setya Novanto

Kompas.com - 03/12/2015, 16:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin mengaku tiga kali bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto sejak menjabat sebagai salah satu petinggi perusahaan tambang emas itu pada Januari 2015. 

"Saya diminta bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto. Permintaan itu datang dari salah satu komisaris Marzuki Darusman," kata Maroef saat bersaksi di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Maroef mengaku, saat masih menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, dia juga pernah diminta bertemu oleh Setya Novanto. Namun tak jelas siapa yang memintanya untuk bertemu Novanto, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar.

"Saya bilang minta bertemu di kantor saja, tapi rupanya tidak jadi, saya tidak tahu kenapa pertemuan tidak terlaksana," ucapnya. (Baca: Presdir Freeport Heran Kenapa Setya Novanto Ajak Riza Chalid, Bukan Komisi VII)

Akhirnya, lanjut Maroef, dia pun bertemu dengan Novanto di ruang Ketua DPR di 6 April 2015. Saat itu, Maroef dilarang membawa stafnya ke dalam ruang kerja Novanto. Pertemuan pun berlangsung empat mata.

Setelah pertemuan itu, Novanto meminta diadakan pertemuan kedua di sebuah hotel di kawasan Pacific Place Jakarta, 13 Mei 2015.

Namun dalam pertemuan itu, Novanto justru mengajak pengusaha minyak Riza Chalid. (Baca: Maroef: Jim Bob Bilang Silakan Beri Saham, Kalau Mau Penjarakan Saya)

Pertemuan berlanjut pada 8 Juni 2015 di hotel yang sama. Maroef yang curiga dengan Novanto dan Riza pun akhirnya memutuskan merekam pertemuan itu. Rekaman itu kemudian diserahkan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Sudirman pun melaporkan rekaman ke MKD. (Baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

Maroef mengatakan, dalam pertemuan ketiga itu, Riza bersama Novanto berusaha menjanjikan kemulusan renegosiasi kontrak freeport dan meminta saham sebagai imbalannya, dengan mencatut nama Jokowi-JK.

"Dalam pembicaraan itu Saudara Riza mengatakan, 11 persen ke Presiden dan 9 persen ke Wapres," kata Maroef.

Kompas TV Presdir Freeport: Mengapa Perpanjangan Kontrak Dibahas Ketua DPR bersama Pengusaha?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com