Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alotnya Mereka yang "Berjuang" untuk Setya Novanto...

Kompas.com - 01/12/2015, 07:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan yang berlangsung secara tertutup pada Senin (30/11/2015) berlangsung alot.

Sedianya rapat mengagendakan penyusunan jadwal sidang dan pemanggilan saksi terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, rapat justru kembali membahas keabsahan hasil rapat pleno sebelumnya pada 24 November 2015.

"Masih diskors dalam rangka jadwal persidangan ke depan. Masih ada pendapat mengatakan bahwa hasil rapat Selasa ditinjau kembali. Ini jadi aneh ini," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, di Kompleks Parlemen, Senin.

Sejumlah anggota yang mempersoalkan hasil rapat itu, di antaranya, tiga anggota baru MKD dari Fraksi Golkar, yakni Kahar Muzakir (Wakil Ketua), Adies Kadir, dan Ridwan Bae.

Selain itu, anggota MKD dari Fraksi Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua) dan Supratman Andi Agtyas.

Ketiga anggota MKD dari Fraksi Golkar itu ingin menganulir hasil rapat yang sebelumnya memutuskan membawa Novanto ke persidangan.

Mereka juga mempersoalkan rekaman percakapan antara Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dianggap tak utuh. (Baca: Alasan Politisi Golkar di MKD Tak Setuju Kasus Ketua DPR Disidangkan)

Sementara itu, Supratman meminta agar MKD melakukan validasi ulang atas rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya. Padahal, MKD telah berkonsultasi dengan Polri.

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti bahkan menyatakan, pihaknya tak perlu meneliti rekaman itu di laboratorium forensik karena masing-masing pihak telah mengakuinya.

Namun, menurut Supratman, validasi ulang perlu dilakukan karena ada ketidakcocokan antara rekaman dengan hasil transkrip yang diserahkan.

"Justru itu yang mau kita lakukan sekarang (validasi). Kalau kemarin yang bersangkutan sudah mengakui, tapi ternyata kan tidak. Nah, itu tidak ditindaklanjuti," kata Supratman.

Di sisi lain, Dasco menganggap laporan Sudirman atas Novanto belum masuk ranah perkara. Alasannya, rekaman yang diserahkan Sudirman ke MKD belum divalidasi. Dengan demikian, masih terlalu dini jika MKD ingin menyusun jadwal sidang dan pemanggilan saksi.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, rapat pada pekan lalu hanya menyepakati bagaimana proses sidang nantinya akan dilanjutkan. 

"Itu hanya untuk menindaklanjuti sidang. Bahwa itu sudah berperkara, belum," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com