Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konversi Alami Lahan Gambut Dinilai Perlu untuk Cegah Kebakaran Hutan

Kompas.com - 27/11/2015, 09:33 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar mengatakan, salah satu penyebab utama kebakaran hutan pada lahan gambut adalah konversi lahan untuk perkebunan yang tidak sesuai dengan sifat lahan gambut.

Menurut dia, diperlukan sosialisasi yang serius oleh pemerintah agar konversi lahan gambut dilakukan secara alami.

"Salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan sejak awal adalah program sosio-kultur bagi petani dan pengusaha, di mana penting untuk mengembalikan fungsi gambut secara alami," ujar Mustoha, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (27/11/2015).

Mustoha mengatakan, selama ini pengusaha dan petani perkebunan selalu memanfaatkan lahan gambut sebagai area perkebunan.

Padahal, lahan gambut semestinya tidak digunakan untuk perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit.

Petani dan pengusaha biasanya memanfaatkan lahan gambut dengan cara yang salah, seperti penebangan yang tidak berkelanjutan, dan teknik membakar untuk pembukaan lahan (land clearing).

"Tidak boleh ada konversi gambut pada jenis perkebunan. Seharusnya dibiarkan saja ditanami tanaman-tanaman hutan secara alami," kata Mustoha.

Menurut dia, cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan-lahan gambut adalah dengan mengkonservasi gambut dalam keadaan alaminya.

Misalnya, dengan memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan air yang baik, pemanfaatan lahan yang sesuai, dan pengelolaan hutan yang lestari.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Menanam Indonesia di Taman Hutan Rakyat, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo meminta pembuatan sekat dan kanal-kanal air di lahan gambut tetap dilakukan meski kebakaran hutan sudah berhenti.

Menurut Jokowi, sistem pengairan yang baik di lahan gambut, dapat mencegah kebakaran hutan yang sulit dikendalikan pada musim kemarau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com