Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uang dari Kaligis Masih Utuh di Laci, Hakim Tripeni Mengaku Ingin Kembalikan

Kompas.com - 26/11/2015, 14:55 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Tripeni Irianto Putro mengaku sama sekali tidak pernah menggunakan uang yang diberikan oleh pengacara Otto Cornelis Kaligis.

Irianto mengatakan, saat ditangkap tangan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Juli 2015, uang sebesar 5.000 dollar Singapura dan 15.000 dollar AS dari Kaligis masih utuh tersimpan dalam amplop di laci meja kerjanya.

"Uang pemberian dua kali konsultasi itu masih utuh dan tidak pernah saya gunakan dan saya letakkan saja di laci meja kerja saya," ujar Tripeni saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Konsultasi dilakukan Kaligis dengan Tripeni sebelum gugatan atas surat perintah penyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumut diajukan ke PTUN. (baca: OC Kaligis: Dalam Benak KPK, Saya Harus Dapat Hukuman Mati)

Seusai konsultasi dilakukan, Kaligis meninggalkan amplop di meja kerja Tripeni dan memaksanya menerima. Tripeni bersikeras bahwa pemberian amplop berisi uang itu bukan permintaannya.

"Sebelum perkara disidangkan oleh majelis hakim, saya terpaksa menerima karena ewuh pakewuh dan tidak bisa menolaknya karena yang bersangkutan sudah berumur dan tidak enak saya menolaknya," kata Tripeni.

Tripeni menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta apa pun ke siapa pun untuk mengabulkan gugatan yang diajukan. (baca: OC Kaligis: Yakinlah Anak-anak, Papa Bukan Pencuri Uang Negara!)

Tripeni mengaku sejak awal berniat untuk mengembalikan langsung uang dari Kaligis. Namun, niat tersebut terus tertunda karena kesibukannya sehingga uang tersebut tetap berada di lacinya selama dua bulan.

"Jika saya tidak berniat mengembalikan uang tersebut tentu uang itu sudah saya gunakan, saya simpan ke bank atau saya berikan ke orang lain," kata dia.

Bahkan, Tripeni mengaku sempat menolak pemberian uang dari Kaligis melalui Gary untuk memengaruhi putusan atas gugatan tersebut. (Baca: Dalam Rekaman, Kaligis Minta Kuitansi Diamankan Setelah Anak Buahnya Ditangkap)

Ia menegaskan bahwa putusan yang dia bacakan setelah bermusyawarah dengan majelis hakim merupakan putusan yang berlandaskan hukum tanpa intervensi siapa pun.

"Tentunya pertimbangan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan adalah murni pertimbangan hukum dan bisa dipertanggungajwabkan secara yuridis," tutur Tripeni.

Dalam kasus ini, Tripeni dituntut empat tahun penjara dan panitera Syamsir Yusfan dituntut empat tahun lima bulan penjara.

Jaksa menganggap tidak ada hal yang memberatkan dalam mempertimbangkan tuntutan Tripeni. (Baca: Terima Suap dari OC Kaligis, Ketua PTUN Medan Dituntut 4 Tahun Penjara)

Tripeni merupakan justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan. (Baca: Ketua PTUN Medan Menyandang Status "Justice Collaborator" dari KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com