Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arzeti "Gelagapan" Saat Ditanya MKD soal Penggerebekan di Hotel

Kompas.com - 24/11/2015, 14:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arzeti Bilbina menjalani pemeriksaan pertamanya di Mahkamah Kehormatan Dewan, Selasa (24/11/2015) siang.

Arzeti tak bisa menjawab secara lancar saat diklarifikasi mengenai kabar dirinya digrebek di sebuah kamar hotel bersama Komandan Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo Letkol Kav Risky.

"Sepertinya sedikit tidak siap menghadapi sidang di MKD. Dia sedikit gelagapan memberikan jawaban," kata Anggota MKD Syarifudin Sudding usai pemeriksaan Arzeti.

Namun, Sudding enggan mengungkapkan apa saja penjelasan Arzeti karena sudah menyangkut pokok perkara. Sudding hanya menjelaskan bahwa MKD memutuskan kasus Arzeti ini tanpa aduan, karena sudah menjadi sorotan publik.

"Selanjutnya kita akan panggil pihak-pihak terkait, termasuk suaminya. Bisa juga kita lakukan rekonstruksi," ucap Sudding. (Baca: Dandim Sidoarjo Akui Bertemu Arzeti di Hotel )

Arzeti pun enggan memberikan keterangan kepada media soal pemeriksaannya ini. Saat keluar dari ruang MKD, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung berjalan cepat menghindari wartawan yang menunggu.

Arzeti Bilbina sebelumnya mengaku sengaja bertemu dengan Risky di kamar hotel di Lawang, Malang, Jawa Timur, Minggu (25/10/2015). Ia khawatir, jika pertemuan itu dilakukan di tempat umum, dirinya justru sibuk meladeni sesi foto dengan warga.

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas soal dana pembangunan masjid. Dia tak sepakat jika dikatakan digerebek di hotel tersebut. (Baca: Diperiksa karena Kasus Arzeti, Dandim Sidoarjo Diganti)

"Kalau di mal pasti kan ada keluarga saya yang minta foto, dan saya orangnya enggak bisa menolak permintaan foto. Akhirnya kita cari tempat yang ada terasnya," kata Arzeti saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com