Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kini Sulit Masyarakat Papua Percayai Proses yang Dibuat Pejabat di Jakarta"

Kompas.com - 19/11/2015, 19:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab menilai, kasus Freeport yang menyeret nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pimpinan negara semakin berkurang.

Dia menyayangkan sikap pejabat negara yang tak memikirkan masyarakat Papua.

"Intinya adalah peristiwa itu menciderai kepercayaan, membuat masyarakat di Papua sekarang tak lagi percaya terhadap berbagai proses yang dibuat di Jakarta," kata Amir di kantor KPU, Kamis (19/11/2015).

Ia mengatakan tak tertarik membicarakan lebih jauh tentang dilaporkannya politisi kuat tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'" )

Yang paling penting, kata Amir, adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap citra pejabat negara, terlebih yang bersangkutan merupakan Ketua DPR RI.

Seharusnya, pejabat negara memberi contoh yang baik bagi anak-anak bangsa, dalam hal ini anak Papua.

Apalagi, masyarakat Papua masih dihadapi persoalan kemiskinan dan minimnya infrastruktur. (Baca: Petisi "Setya Novanto Dipecat" Sudah Diteken 50.000 Pendukung )

"Anda bayangkan anak-anak muda di Papua sekarang melihat, ternyata kalian di Jakarta seperti itu. Di Papua, kalau ke puskesmas saja harus jalan dua hari. Transportasi tidak ada. Bensin bisa sampai 60 ribu satu liter. Tapi orang di Jakarta seperti itu," ujar Amir.

Dengan kejadian ini, menurut Amir, akan sangat sulit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara.

Dia bahkan mengaku pesimis kepercayaan publik akan pulih dalam waktu singkat. (Baca: Jokowi: "Papa Minta Pulsa" Diganti Jadi "Papa Minta Saham" )

"Ya, suram. Dalam waktu pendek saya kira enggak ada cara (mengembalikan kepercayaan publik). Saya tidak melihat ada jalan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com