Kelompok Teroris Disarankan Tak Disebut dengan Nama Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim yang akan digelar pada 23-25 November 2015 akan membahas seputar pandangan Islam moderat terhadap berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama.

Salah satu yang akan didiskusikan adalah usulan agar kelompok radikal tidak disebut dengan menggunakan istilah agama.

"Kami akan pikirkan soal itu. Kalau menggunakan nama agama, kasihan orang beragama yang tidak melakukan aksi teror," ujar Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Hasyim Muzadi, di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

"Sementara, kalau digunakan, takutnya mendorong orang yang agamanya disebut untuk melalukan teror," tuturnya.

Salah satu contoh, misalnya kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Kelompok tersebut menggunakan nama agama Islam, meski tidak semua pemeluk agama Islam setuju terhadap apa yang dilakukan kelompok tersebut.

"Seharusnya, kalau kelompok teror ya disebut teroris saja," kata Hasyim.

Hasyim mengatakan, forum internasional yang akan digelar di Kampus UIN Malang tersebut merupakan salah satu bentuk media diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional.

Salah satu isu yang akan dibahas dalam forum ini adalah permasalahan terorisme dan aliran radikal yang mulai bertumbuh sejak terjadinya serangan September 2001.

Melalui forum ini, Indonesia akan membawa jargon Islam moderat, yang ilmiah, yang belum tersentuh kepentingan ekonomi dan politik.

Paham Islam Indonesia ini akan berupaya dipopulerkan di selurih dunia dengan menampilkan pola berpikir Islam yang menjamin keamanan internasional.

"Konsekuensi dari berbagai aliran, ideologi dan sekuler marak di Indonesia. Misalnya, meningkatnya ekstrim kiri dan kanan. Ingin mendirikan negara  agama, dan menggeser Pancasila," kata Hasyim.

Forum ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI. Diskusi yang digelar dalam forum tersebut akan dihadiri perwakilan lebih dari 45 negara, seperti Amerika, Bulgaria, Spanyol dan negara-negara lainnya.

Forum akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wapres Jusuf Kalla.