KIH Berencana Bahas Pencatutan Nama Jokowi Terkait Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengatakan, Koalisi Indonesia Hebat akan membahas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Wiranto usai bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat mendampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

"Pertemuan berikutnya akan kami bicarakan soal itu," ujar Wiranto di kediaman Megawati, Jakarta, Selasa (17/11/2015) malam.

Wiranto mengatakan, pertemuan dia dan Zulkifli dengan Megawati untuk menguatkan komitmen PAN merapat ke pemerintah.

(Baca: Sambangi Megawati, Zulkifli Hasan Perkuat Komitmen Dukung Pemerintah)

Menurut dia, tak ada bahasan selain itu, termasuk pembahasan soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak membicarakan pencatutan nama itu. Tunggu tanggal mainnya," kata Wiranto.

Dijumpai pada kesempatan yang sama, Zulkifli enggan membahas soal pencatutan nama Presiden Jokowi.

"Tunggu, saya ini kan baru pulang," kata Zulkifli.

Pencatutan nama Presiden dan Wapres telah dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman menyebut oknum anggota DPR itu meminta jatah untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Ketua DPR RI Setya Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

(Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Pada pertemuan ketiga, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.