Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Bilik dan Kotak Suara Hilang, KPU Yakin Pilkada Tak Terganggu

Kompas.com - 16/11/2015, 17:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini bahwa peristiwa hilangnya bilik dan kotak suara yang terjadi di Kabupaten Sragen tak akan menghambat proses pemilu.

Kepala Bagian Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Biro Logistik KPU Susila Hery Prabawa menuturkan, jika ada laporan kotak suara hilang atau rusak, maka disarankan daerah yang bersangkutan untuk meminjam ke KPU daerah terdekat.

Namun, jika tak ada, dapat dilakukan pengadaan.

Menurut Hery, peristiwa hilangnya bilik dan kotak suara seperti di KPU Daerah Sragen bukan hanya terjadi sekali ini, melainkan telah beberapa kali.

"Ya, memang banyak hal-hal seperti itu. Dulu juga Klaten, Kota Medan juga ada saat pileg," kata Hery di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015).

Menurut Hery, kehilangan bilik dan kotak suara di Kota Medan saat pemilu legislatif lalu adalah salah satu yang terbanyak. (Baca: Ratusan Kotak Suara di Sragen Hilang, KPUD Duga Ulah Oknum Petugas )

Akibat logistik yang hilang tersebut, KPU mengganti kotak suaranya dengan kotak berbahan kardus.

"Hampir 90 persen hilang. Akhirnya kan kita ganti pakai kardus. Yang penting TGR (tuntutan ganti rugi) jalan terus," tutur Hery.

Ia menambahkan, ganti rugi harus tetap dijalankan karena bilik dan kotak suara merupakan barang negara yang harus disimpan dan dirawat dengan baik.

Penyebab hilangnya barang-barang terus juga harus diusut, termasuk bekerja sama dengan instansi terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com