Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/11/2015, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Ruang pleno Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Minggu (8/11) pagi, diramaikan wajah-wajah anak muda belia. Mata mereka menatap lekat layar komputer jinjing di depannya.

Ada lebih dari 20 meja disusun di ruang pleno itu. Seperti layaknya ujian semester, setiap tim, yang terdiri atas satu hingga empat orang, membangun "koloni" kecil di tiap meja.

Sebanyak 42 tim berlomba dalam ajang "Pilkada Serentak Apps Challenge" yang digelar Komisi Pemilihan Umum serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Farida (22), Ika (21), dan dua temannya sedang membuat aplikasi untuk gawai. Mereka menampilkan nama-nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkompetisi merebut jabatan pemimpin di 260 kabupaten/kota dan sembilan provinsi dalam aplikasinya.

Tak lupa mereka menampilkan video animasi cara memberikan suara dengan benar serta notifikasi hitung mundur pilkada serentak.

"Target kami membantu memberi informasi dan pengetahuan soal pilkada lewat aplikasi karena sekarang orang-orang, kan, tidak lepas dari gawai (gadget)," tutur Farida.

Ridwan Sumantri (35), yang membuat aplikasi "Pemilu Akses", malah memiliki target yang lebih spesifik

Ia merancang aplikasi berbasis situs (website) untuk membantu para pemilih difabel mengenali visi dan misi para calon kepala daerah di sekitar mereka.

Bahkan, Ridwan menambahkan alat yang bisa membantu pengguna dengan gangguan penglihatan mengenali para kandidat pilkada.

Generasi baru

Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan, lomba aplikasi ini merupakan bagian dari upaya KPU merangkul pengguna internet yang kini jumlahnya sudah 80 juta jiwa di Indonesia.

Husni berharap aplikasi internet soal pilkada dapat menarik perhatian para pengguna internet agar mereka pun berpartisipasi aktif pada penghitungan suara.

"Kalau bisa, kami juga berharap pengguna internet yang berjumlah 80 juta jiwa itu juga bisa berpengaruh pada lingkungannya. Penting bagi KPU untuk berhubungan dengan kelompok masyarakat ini sesuai dengan cara mereka berkomunikasi dan kebutuhan yang mereka inginkan," ujar Husni.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com