Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Kerahkan Tujuh KRI ke Natuna

Kompas.com - 08/11/2015, 15:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut mengerahkan tujuh Kapal Perang RI (KRI) untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Ini merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh TNI AL untuk menjaga perairan Natuna. Terlebih, di kawasan Natuna sering terjadi 'illegal fishing'," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI M Zainudin ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu (8/11/2015), seperti dikutip Antara.

Ia membantah pengerahan tujuh kapal perang milik TNI AL itu untuk mengantisipasi memanasnya Laut China Selatan.

"Kita tidak ada konflik terkait Laut China Selatan. Kita hanya menjaga kedaulatan dan pertahanan NKRI," jelasnya.

Menurut dia, tujuh KRI yang dikerahkan itu tidak seluruhnya berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Namun, kapal itu secara bergiliran melakukan operasi atau patroli.

"Tiga KRI standby di perairan Natuna, sementara empat KRI lainnya berada di pangkalan Tanjung Uban. Mereka secara bergiliran melakukan patroli," tutur Zainudin.

Ia mengatakan, dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, TNI AL selalu melakukan patroli setiap harinya, baik di wilayah Timur maupun di wilayah Barat dengan jumlah KRI sekitar 40 kapal lebih.

"Di wilayah Indonesia Timur kita kerahkan sebanyak 20 kapal lebih untuk menjaga wilayah Ambalat, Laut Arafuru dan lainnya. Di wilayah Indonesia bagian Barat, kita juga mengerahkan 20 kapal, seperti Selat Malaka, Laut Natuna dan lainnya," kata Zainudin.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi bahwa pengerahan tujuh KRI ke perairan Natuna untuk melakukan patroli.

"Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerja sama bersama tetangga, patroli koordinasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com