Kejaksaan Agung Terus Usut Dugaan Keterlibatan Dahlan Iskan dalam Kasus Mobil Listrik

"Buat apa gunanya dicantumkan dalam dakwaan kalau tidak harus ditindaklanjuti, kan gitu. Saya rasa, penyidik akan meneliti itu," ujar Prasetyo di Cilegon, Banten, Sabtu (7/11/2015).

Prasetyo menegaskan bahwa kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum. Kejaksaan Agung tidak memandang jabatan seseorang dalam mengusut suatu kasus. Apalagi, nama Dahlan disebut dalam surat dakwaan jaksa.

"Jadi, supaya tidak ada kesan disparitas di situ, semua orang sama di depan hukum," ujar Prasetyo.

Surat dakwaan Dasep yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2 November lalu menyebutkan bahwa Dasep yang merupakan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Dahlan Iskan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Dasep didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kasus mobil listrik berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013.

Mobil ini diadakan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada Oktober 2013.

Tiga BUMN yang berpartisipasi yaitu PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero). Mereka mengucurkan dana lebih kurang Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik melalui PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Namun, mobil listrik yang dipesan kemudian tidak dapat digunakan sesuai dengan perjanjian. Sejauh ini, Dahlan berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut.