Di Mukernas, Presiden PKS Sampaikan Kritik Terhadap Pemerintah Jokowi

DEPOK, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan sejumlah kritik terhadap satu tahun pemerintahah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kritik itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman saat menyampaikan pidato politik dalam Mukernas IV PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

PKS mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ruang fiskal. Meski demikian, kebijakan itu memberikan dampak terhadap pelemahan daya beli masyarakat.

"Kami tidak melihat ada upaya ketika meningkatkan ruang fiskal dilakukan bersama dengan menjaga daya beli masyarakat," kata Sohibul.

Sohibul memaparkan, setahun pascapemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, angka kemiskinan bertambah. (baca: Ini 18 Catatan F-PKS Terkait RAPBN 2016)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan angka kemiskinan antara September 2014-Maret 2015 mencapai 860.000 orang.

Ia menambahkan, menjaga ruang fiskal merupakan langkah penting agar pemerintah meminimalkan utang luar negeri.

Meski begitu, ia meminta, agar pemerintah juga memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. (baca: Sohibul: Kritik PKS terhadap RAPBN 2016 Bukan untuk Jegal Pemerintah)

Selain itu, PKS juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Pemerintah dianggap cukup tegas dalam upaya pemberantasan narkoba dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengedar.

"Tapi dalam hal harmonisasi antar penegak hukum, pemerintah masih kurang. Kita harap pemerintah dapat bekerja lebih baik," kata dia.

Kritik lain yang diberikan PKS terutama di bidang sosial dan politik. Selama setahun terakhir, setidaknya terjadi dua konflik sosial antarwarga, yakni di Tolikara dan Aceh Singkil.

Pemerintah diminta mengantisipasi terjadinya konflik serupa di masa yang akan datang.

Di bidang politik, pemerintah dianggap belum maksimal dalam menerapkan UU Partai Politik. Dampaknya, hingga kini masih ada parpol yang mengalami sengketa kepengurusan.

Jika hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja parpol dalam menghadapi pilkada serentak mendatang.

"Ini ujian bagi kita semua dalam menghadapi pilkada serentak 9 Desember mendatang," ujarnya.