Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Setahun Jokowi-JK, Birokrasi Pelayanan Publik Membaik

Kompas.com - 03/11/2015, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja birokrasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik. Hal ini diketahui berdasarkan temuan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Sebesar 44,3 persen responden menilai bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya. Hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintah Jokowi-JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Dengan demikian, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Pada survei LKP Mei 2015, responden yang menyatakan semakin buruk masih sebesar 16,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Publik Usman Rachman, dalam jumpa pers rilis survei LKP, di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Dia menilai, tingkat kepuasan masyarakat tinggi karena kinerja Jokowi-JK yang berhasil memangkas sejumlah birokrasi pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, bisa didapatkan masyarakat dengan mudah karena adanya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Meningkatnya kepuasan ini, lanjut dia, tidak terlepas dari kinerja menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, Menteri Pendidikan Anies Baswedan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Ketiga menteri ini dinilai menunjukkan kinerja yang baik oleh para responden.

Survei LKP dilakukan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 Provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 784 responden. Sampel ini diambil melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan berpedoman kuesioner. Survei dibiayai oleh Yayasan Stasiun Cuaca Politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com