Perusahaan Diminta Bantu Dana Penanganan Bencana di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa salah satu kesulitan menangani bencana di daerah adalah karena minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo berkaitan dengan penanganan bencana asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan.

Tjahjo menjelaskan, minimnya anggaran daerah ini telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. (baca: Luhut Minta DPR Tidak Berpolemik soal Kabut Asap)

Ia berharap ada terobosan dari Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan di daerah agar ikut mengalokasikan dana penanggulangan bencana.

"Mohon Pak Menko bagaimana menggerakkan perusahaan perkebunan agar ikut tanggung jawab juga," kata Tjahjo di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. (Baca: Mensos: 19 Orang Meninggal karena Kabut Asap)

Menurut Sutopo, rata-rata daerah hanya mengalokasikan 0,02 persen untuk penanggulangan bencana dari jumlah total APBD.

Ia bahkan menyebut Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali tidak memiliki alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

"Politik lokal di daerah cukup menyulitkan," ucap Sutopo.