Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bencana Asap Sulit Ditangani, Luhut Akui Pemerintah Salah Prediksi Cuaca

Kompas.com - 28/10/2015, 11:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah salah dalam memprediksi dampak El Nino, yang menyebabkan musim hujan datang terlambat.

Ia menyebutkan, pemerintah tidak menyangka jika dampak El Nino tahun ini lebih dahsyat dari 1997. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengatasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

"Kita akui ramalan kami keliru dan buahnya kita kerjakan sekarang," kata Luhut di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Meski demikian, kata Luhut, pemerintah tetap bekerja keras memadamkan kebakaran dan mengevakuasi warga berdasarkan skala prioritas.

Ia menegaskan bahwa evakuasi terhadap anak-anak di daerah terdampak kabut asap sudah dilakukan oleh seluruh kementerian terkait.

Luhut juga meminta seluruh kepala daerah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera membuat hujan buatan ketika awan menyediakan peluang.

Luhut yakin bahwa titik api akan berkurang signifikan jika dalam 4 hari ini terdapat banyak awan yang memungkinkan digunakan untuk memancing hujan.

"Sekarang kita hentikan sebanyak mungkin kebakaran ini. Semua peluang awan hujan, langsung kita attack untuk hujan buatan. Operasi udara tidak akan berhenti, water bombing terus dilakukan," kata dia.

Di lokasi yang sama, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pemadaman hutan menghadapi kendala karena besarnya api.

Tim pemadam juga menghadapi keterbatasan pesawat untuk melakukan water bombing.

"Karena pesawat yang ada hanya 31 unit, helikopter dan pesawat untuk water bombing," kata Sutopo.

Sutopo mengambil contoh pada kebakaran hutan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kebakaran di sana tidak hanya melumat lahan gambut, tetapi juga pohon-pohon akasia yang tinggi dan menyebabkan kabut asap sampai mengepung Jambi dan Riau.

"Apinya besar, tidak mungkin dimatikan. Kita cuma bisa melambatkan. Lahan gambut yang terbakar bukan cuma permukaan, tapi sampai 5 meter ke bawahnya," ucap Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com