Anggap Pemerintah Bekerja Baik, Ketua DPR Tolak Pembentukan Pansus Asap

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto tidak setuju wacana pembentukan panitia khusus (pansus) DPR terkait masalah kebakaran hutan dan kabut asap.

Alasannya, dia menilai pemerintah pusat maupun daerah sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kebakaran dan kabut asap.

"Saya lihat pemerintah ini sudah bekerja secara baik, jadi (pansus) tidak terlalu diperlukan," kata Novanto di sela-sela kunjungannya bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ke Jambi, Selasa (27/10/2015).

Terlebih lagi, lanjut Novanto, pada 31 Oktober mendatang, DPR akan segera masuk masa reses. Masa kunjungan anggota DPR ke daerah pemilihannya itu akan berlangsung selama dua minggu. (Baca: Persingkat Kunjungan di AS, Jokowi Akan ke Lokasi Bencana Asap)

"Nanti kalau terpotong masa reses justru terganggu, tidak optimal," ujar dia.

Daripada membentuk pansus, politisi Partai Golkar ini menilai, akan lebih baik apabila DPR bekerja sama dan terus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah terkait bencana asap ini. (Baca: F-PKS: Pelindo II Saja Ada Pansus, apalagi Masalah Asap)

"Tidak hanya pemerintah dan Dewan, tetapi juga pengusaha dan masyarakat harus bergandeng tangan. Masalah asap ini harus jadi perhatian semua pihak," ucap Novanto.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sebelumnya mendorong DPR membentuk pansus untuk menyikapi masalah kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap di banyak daerah.

Alasannya, pemerintah dianggapnya sejak awal tidak serius menangani masalah asap sehingga tak kunjung selesai. (Baca: Penanganan Kabut Asap Telat, Pimpinan DPR Dorong Pembentukan Pansus)

Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.

Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana. (Baca: Wapres Khawatir Pansus Asap Hanya Habiskan Waktu Menteri)

"Ya kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja, asal jangan berkepanjangan nanti habis waktunya menteri itu hanya untuk jawab pertanyaan, padahal banyak pekerjaan lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).