Survei: Terburuk, Penanganan Kebakaran Hutan oleh Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Populi Center terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan penanganan masalah kebakaran hutan oleh pemerintah sama buruknya seperti upaya meningkatkan perekonomian.

"Dalam setahun terakhir pemerintahan, penanganan kebakaran hutan dan lahan menempati posisi kedua terburuk," ujar peneliti Populi Center Nona Evita, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Sebanyak 33,8 persen responden menilai penanganan paling buruk terjadi saat pemerintah gagal menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga barang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat.

Pada peringkat kedua, sebanyak 27,1 persen responden menyatakan masalah kebakaran hutan dan lahan sebagai persoalan yang tidak mampu diselesaikan dengan baik. Hingga saat ini, kabut asap masih menutupi sebagian besar wilayah di Kalimantan dan Sumatera.

Pada peringkat ketiga, sebanyak 18,9 persen responden menganggap penanganan pemerintah buruk dalam mengatasi pelemahan rupiah.

"Selain itu, sebanyak 4,2 persen responden menyatakan penanganan terburuk terjadi saat pemerintah belum mampu mengatasi soal pemutusan hubungan kerja," kata Nona.

Survei ini dilakukan Populi Center pada 15-22 Oktober 2015, melalui metode wawancara tatap muka 1.200 responden secara acak di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Adapun margin of error dalam penelitian ini sebesar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.