Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Gunakan Uang Kenaikan Tunjangan Anggota DPR untuk Korban Asap

Kompas.com - 23/10/2015, 15:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mendonasikan seluruh dana kenaikan tunjangan anggota Dewan untuk korban kabut asap di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Adapun dana yang disumbangkan sebesar Rp 675.788 juta.

"Sejak kenaikan tunjangan jadi pembicaraan, Fraksi PKS secara terbuka melihat kondisi ekonomi semakin terpuruk. Tidak tepat kenaikan itu diterima sekarang, jadi kami prioritaskan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Menurut Jazuli, DPP PKS menyarankan agar uang kenaikan tunjangan tidak dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, dana yang dikembalikan akan mengendap pada kas negara, dan baru bisa dicairkan pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (R-APBN) selanjutnya.

Sementara itu, saat ini banyak warga menjadi korban kabut asap yang membutuhkan bantuan cepat. Untuk itu, Fraksi PKS memutuskan menyerahkan sepenuhnya dana kenaikan tunjangan tersebut kepada rakyat, terutama korban asap di Sumatera dan Kalimantan.

Adapun bantuan yang akan diberikan berupa penyediaan ruangan kedap asap untuk menampung warga. Ruangan itu dilengkapi AC dan penyaring udara. Bantuan lainnya berupa akomodasi bagi kelompok warga berisiko tinggi, seperti wanita hamil, anak-anak, warga disabilitas, dan warga lansia.

Tim yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tanggap Asap PKS akan mengevakuasi korban ke wilayah yang lebih aman. Selain itu, tim akan melakukan penggalangan bantuan, dana, logistik, dan pemenuhan kebutuhan primer korban, seperti makanan serta obat-obatan.

"Tim juga akan memobilisasi, mendukung upaya pemadaman titik api, dan memobilisasi gerakan doa, memohon keselamatan," ujar Ketua Tim Gerakan Nasional Tanggap Asap PKS Fahmi Alaidrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com