Ketua Banggar: DPR Tak Bisa Usulkan Dana Alokasi

Dengan pasal itu, DPR berhak untuk mengusulkan dana alokasi khusus fisik, yang pagu anggarannya mencapai Rp 91,78 triliun. Bahkan, pengalokasian dana alokasi khusus reguler senilai Rp 57,57 triliun, yang porsinya paling besar, harus melalui usulan dari parlemen.

"Tidak boleh ada dana alokasi yang diusulkan DPR. Pengusulan dana semuanya harus dari pemerintah. RAPBN semuanya diusulkan pemerintah. Harus dihapus itu," kata Supit kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2015).

Supit mengaku memang tidak hadir dalam rapat Panja tersebut sehingga tidak mengetahui bagaimana pasal itu bisa masuk kedalam RUU APBN. Rapat saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKB Jazilul Fawaids dan dihadiri oleh 16 Anggota.

Adapun pihak yang hadir mewakili pemerintah adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata.

"Itu semata-mata kesalahan dari tim perumus. Tapi Itu redaksionalnya dari pemerintah. Saya juga bingung. Itu pasti dicabut," kata dia.

Penghapusan ini, menurut dia, akan dilakukan dalam rapat kerja selanjutnya antara Banggar dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, dia juga akan mengkarifikasi kepada anggota lain dan pemerintah, bagaimana pasal tersebut bisa masuk ke RUU APBN.

Supit pun membantah ada skenario menyandera APBN 2016 jika pasal mengenai dana alokasi ini tidak diakomodir. RAPBN 2016 rencananya akan disahkan dalam paripurna pada 30 Oktober mendatang, sebelum masa reses. Jika gagal disahkan, maka pemerintah harus menggunakan APBN 2015.

"Saya sebagai Ketua Banggar akan hapus itu. Saya jamin," ujarnya.

Secara terpisah, seperti dikutip Harian Kompas, pemerintah juga sudah menyatakan akan menghapus pasal 12 itu.

"Dalam APBN, tugas mengusulkan adalah pemerintah. Artinya, Dewan tidak berwenang mengusulkan APBN. Hanya pemerintah. Tugas Dewan adalah membahas, kemudian menyampaikan pertimbangan dan masukan terhadap usulan pemerintah sampai pada kesimpulan dan kesepakatan bersama," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto yang juga hadir dalam keterangan pers itu, menambahkan, munculnya tambahan rumusan pada Pasal 12 berikut penjelasannya merupakan hasil diskusi panitia kerja transfer daerah. Hadiyanto adalah Koordinator Panitia Kerja Perumusan Draf RUU APBN 2016 dari pihak pemerintah yang menyepakati rumusan titipan DPR tersebut.