Politisi PKB Sebut Pemerintah Beda Sikap dalam Tangani Tolikara dan Singkil

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menilai, pemerintah telah mempertontonkan sikap yang berbeda dalam menangani kasus kerusuhan di Aceh Singkil, Aceh dengan Tolikara, Papua. Ia melihat, pemerintah kurang responsif dalam menangani kasus di Aceh.

"Padahal seharusnya kasus Aceh Singkil ini harus jadi prioritas juga, kenapa semua hanya melihat dan lambat banget," kata Maman di Kompleks Parlemen, Jumat (16/10/2015).

Ia mencontohkan, ketika peristiwa Tolikara meletus, sejumlah menteri tampak hadir untuk melihat langsung kondisi di wilayah itu. Beberapa menteri yang ke sana diantaranya seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Sementara, ketika kerusuhan Aceh Singkil terjadi, hanya Kapolri yang terlihat menyambangi wilayah itu. Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo selama ini selalu menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi masyarkat. Hal itu sesuai dengan bunyi poin pertama Nawacita.

"Kalau sudah begini, terlihat umat Islam hanya membela umatnya. Bukan nilai keislaman yang ada di dalamnya," ujar politisi PKB itu. (Baca: "Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Pulihkan Situasi di Aceh Singkil")