Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Pasaribu Di-"blacklist" dari Koalisi Bersih 2014

Kompas.com - 12/10/2015, 16:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dikeluarkan dari daftar Koalisi Bersih 2014 yang diinisiasi gabungan organisasi masyarakat sipil. Nama Masinton masuk daftar hitam karena dianggap mengkhianati agenda pemberantasan korupsi sejak terpilih sebagai anggota Dewan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu.

"Masinton mengkhianati agenda bersih 2014. Ini bukan soal memenangkan caleg dalam pemilu, tapi bagaimana mereka memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut kami, Masinton sudah mengkhianati itu," ujar Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Setidaknya, terdapat tiga peristiwa yang menunjukkan Masinton sudah berlawanan dengan semangat Koalisi Bersih. Pertama, saat Masinton ikut mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Padahal, KPK telah memberikan catatan bahwa Budi memiliki rekam jejak keuangan yang mencurigakan. Peristiwa kedua terjadi saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ke dalam kasus hukum. Selain itu, saat Bareskrim menetapkan dua pimpinan Komisi Yudisial, yakni Suparman Marzuki dan Taufiqqurahman Syahuri sebagai tersangka, atas laporan hakim Sarpin Rizaldi.

"Masinton tidak kami dengar memperjuangkan kriminalisasi terhadap BW, AS, dan Novel Baswedan, serta dua Komisioner KY. Padahal, itu bagian dari upaya memberantas kriminalisasi," kata Donal.

Terakhir, yang sangat menjadi pertimbangan dan tidak dapat ditoleransi adalah desakan dan inisiasi Masinton agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Masinton dianggap telah mengecewakan dan berniat untuk melemahkan institusi KPK.

Pada Pemilihan Legislatif 2014, gabungan organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Walhi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kontras, dan Yappika, mengeluarkan daftar lebih dari 100 nama caleg yang patut dianggap bersih dalam situs web. Saat itu Masinton merupakan salah satu caleg yang dinyatakan bersih dari indikasi korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindaklanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindaklanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com