Tangani Kabut Asap, Pemerintah Diminta Bijaksana Terima Bantuan Asing

“Seyogyanya para pembantu Presiden jangan terlalu awal menolak bantuan dari negara asing. Tapi jangan lupa mereka harus berkonsultasi dengan Presiden atau wakilnya dalam rangka pemberantasan kabut asap,” ujar Taufik, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Taufik menilai, sikap pemerintah yang awalnya menolak bantuan asing, namun akhirnya menerima bantuan negara-negara sahabat merupakan langkah yang tidak bijaksana dan tidak etis. Menurut Taufik, sikap tersebut memunculkan kesan pemerintah tidak konsisten dan gengsi.

“Kalo dulu awalnya menolak sekarang menerima kan kesannya kurang bagus di mata publik dalam negeri sama luar negeri. Jadi harus arif dalam mendengarkan,” kata dia.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, berbagai langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam menangani bencana asap harus didukung secara penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga menilai, perlunya langkah bersama secara strategis untuk bergerak cepat dalam menangani bencana asap.

“Harus kita dukung penuh apapun langkah sekarang. Yang penting asap harus hilang karena merugikan warga kita sama warga di luar negeri dan sudah mengganggu kehidupan mereka juga,” kata dia.

Taufik juga mendukung penuh program pemerintah melalui Kementerian Sosial yang akan menyiapkan dana anggaran untuk dana jaminan hidup senilai Rp 900.000 bagi 1,2 juta kepala keluarga di daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana asap. Menurut Taufik, dana tersebut merupakan salah satu upaya bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

“Ya kita dukung saja. Yang pasti itu kan tidak bagian dari penghentian asap. Tapi, harapannya program itu kita dukung penuh,” ujar Taufik