Bawaslu Khawatir Dana Desa Dimanfaatkan Petahana untuk Korupsi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, dana desa rawan dijadikan sasaran empuk untuk korupsi di daerah. Terlebih lagi bagi calon kepala daerah petahana yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015.

"Saat anggaran desa dalam jumlah besar digelontorkan, pada saat bersamaan, sebagian besar incumbent (petahana) ikut lagi. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai anggaran itu jadi korupsi politik," ujar Muhammad di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Muhammad menyambangi gedung KPK untuk mengisi acara dalam salah satu program di TV Kanal KPK. Dalam diskusi tersebut, Muhammad menyampaikan pentingnya Pilkada berintegritas.

"Kita sampaikan, pentingnya pilkada berintegritas dikawal oleh Bawaslu dan KPK," kata Muhammad.

Pilkada berintegritas itu, kata dia, dikawal bersama KPK dengan adanya Momerandum of Understanding antara kedua lembaga itu. Dengan demikian, kata Muhammad, praktik korupsi dalam pelaksaan Pilkada serentak di daerah dapat diawasi dengan maksimal.