Puan Minta Nama Soekarno Dibersihkan dari Tuduhan Dukung PKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Cucu Presiden pertama RI, Puan Maharani, berharap pemerintah menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dikaitkan dengan Presiden Soekarno. Pernyataan itu dilontarkan Puan untuk menanggapi pendapat pribadi Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang meminta pemerintah meminta maaf karena tuduhan pada Soekarno yang dianggap mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Permintaan maaf resmi dari negara saya rasa dengan menyelesaikan semua permasalahan yang saat ini masih mengganjal," kata Puan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Puan menyatakan, tuduhan mendukung PKI masih belum tuntas meski Soekarno telah diberi gelar pahlawan nasional. Ia merasakan masih ada ganjalan terkait masalah ini khususnya untuk keluarga dan para pengikut Soekarno.

"Belum semua selesai yang berkaitan dengan Bung Karno. masih ada TAP-TAP (Ketetapan MPR/S) yang sampai saat ini masih mengganjal," ujarnya.

Secara terpisah, Basarah mengatakan bahwa Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI. Ia menganggap Soekarno kehilangan kekuasaan karena tuduhan mendukung PKI dan terbitnya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967.

Dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, kata Basarah, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil guna membuktikan dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno.

"Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970," kata Basarah, melalui pernyataan tertulis.

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu menegaskan, dengan terbitnya TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, maka TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012 juga memberikan anugerah kepada Soekarno sebagai pahlawan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, kata Basarah, syarat pemberian gelar pahlawan nasional adalah dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukaan pengkhianatan terhadap negara.

"Seharusnya pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti dengan permohonan maaf kepada keluarga Bung Karno dan merehabilitasi nama baik Bung Karno," ujarnya.

Basarah beranggapan, permintaan maaf pemerintah karena menuduh Soekarno mendukung PKI lebih memiliki dasar hukum ketimbang rencana permintaan maaf terhadap korban pelanggaran berat HAM tahun 1965. Meski di sisi lain Basarah beranggapan bahwa negara tidak dapat menghukum secara politik maupun perdata terhadap keturunan aktivis PKI yang tidak tahu dan tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI.

"Permohonan maaf yang harusnya dilakukan pemerintah adalah kepada Bung Karno dan keluarganya. Sementara wacana tentang permohonan maaf kepada PKI belum memiliki dasar hukum karena TAP MPRS Nomor XXV/1966 masih dinyatakan berlaku," pungkas Basarah.