Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan Anggaran di Daerah hingga September Baru 50 Persen

Kompas.com - 02/10/2015, 21:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerapan anggaran di seluruh provinsi se-Indonesia perlahan-lahan mulai meningkat. Jika pada bulan Juli lalu rata-rata tingkat penyerapan anggaran hanya berkisar 30 persen, kini sudah meningkat menjadi 50 persen. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10/2015).

"Sekarang sudah di batas 50 persen. Targetnya bulan November sampai di atas 80 persen," ujar Tjahjo usai pertemuan dengan 13 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pertemuan khusus membahas soal percepatan penyerapan anggaran. Ketigabelas gubernur yang hadir yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Lampung Muhammad Rido Ficardo, Gubernur Maluku Said Assagaff, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Selain itu, ada pula Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Penanggung Jawab Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A Karim, Penanggung Jawa Gubernur Sumatera Barat Redonnyzar Moenek, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal, Penanggung Jawab Gubernur Jambi Irman, dan Penanggung Jawab Gubernur Kepulauan Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI mengungkapkan memang masih banyak daerah yang memiliki penyerapan rendah. Misalnya, saja DKI Jakarta dan Papua yang masih berada di peringkat bawah. Namun, ada banyak hal yang membuat anggaran menjadi terlambat cair.

"Memang untuk belanja barang dan jasa masih kurang. Bulan Mei, nomenklatur baru turun. Kanwil perbendaharaan, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga baru, yang lain tentunya baru jalan," kata Syahrul.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu menampik apabila rendahnya penyerapan mengakibatkan pembangunan juga tersendat. Menurut dia, proyek fisik biasanya berjalan lebih dulu dengan anggaran dari pimpinan proyek dan kemudian diganti dengan uang daerah.

"Kalau dilihat pencairan kecil, tapi fisiknya jauh, rata-rata sudah lebih 10 persen," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com