Greenpeace Desak Pemerintah Beberkan Data Kehutanan

KOMPAS.com -- Organisasi lingkungan global Greenpeace mendesak Pemerintah Indonesia untuk mau transparan dalam memberikan informasi dan data mengenai kehutanan secara mendalam kepada masyarakat. Hal ini terjadi lantaran permintaan Greenpeace untuk akses data dan informasi mengenai pengelolaan hutan tak disambut baik oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya, mengungkapkan bahwa pemerintah hanya mau memberikan data berupa peta dalam format JPEG.

"Ini kan bukan untuk dijadikan pajangan di media sosial. Data ini untuk ditindak, dilakukan investigasi langsung, dan diverifikasi," ujar Teguh, saat ditemui dalam acara kampanye #KepoItuBaik di BarT, Artotel, Jakarta (28/9/2015).

Menurut Teguh, tindakan pemerintah menutup-nutupi data penting tersebut tak dapat diterima oleh nalar. Sebab, data kehutanan seharusnya adalah informasi milik publik.

Dengan tak adanya transparasi, justru menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah.

Adapun data-data penting tersebut di antaranya adalah peta tutupan hutan, data izin pelepasan hutan, data izin pinjam hutan, serta data provisi dan reboisasi yang semuanya disertai peta dalam bentuk shapefile atau file rinci.

Lewat data tersebut, Teguh mengatakan, Greenpeace akan membantu mencari permasalahan kehutanan di lapangan. Nantinya, Greenpeace akan mengembalikan kembali data di lapangan yang akan membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan kerusakan hutan Indonesia yang sudah sangat parah saat ini.