Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sudah Tahu Dalang Penyebar Fitnah Jokowi soal PKI

Kompas.com - 30/09/2015, 17:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki data mengenai penyebar fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam fitnah tersebut, Jokowi disebut akan mewakili Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Namun, kami sudah tahu (pelakunya)," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Pramono mengungkapkan, penyebar fitnah diketahui berkat kerja sama dengan Polri. Pelaku diduga menyebarkan pesan berantai pada Selasa (29/9/2015), yang menyebutkan adanya agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Ia melanjutkan, ada satu pelaku yang pertama menyebarkan pesan tersebut kepada orang di sekitarnya. Selanjutnya, pesan itu tersebar secara luas dan menimbulkan keresahan.

"Ada juga mesin sosial media. Sebenarnya, orangnya itu-itu saja. Kepentingannya membuat resah, dan (ingin) mendiskreditkan Presiden," kata Pramono.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya memastikan, pemerintah tidak akan menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa PKI.

"Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf kepada siapa? Siapa memaafkan siapa karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan, korban. Jadi, saya pikir tidak sampai ke situ," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ketika isu soal PKI itu menyebar, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta klarifikasi Presiden. Kepada Muhammadiyah, Jokowi membantah isu tersebut. (Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

"Dengan demikian, isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf sudah diklarifikasi. Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com