JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid mengusulkan, agar pemerintah tak perlu mengatasnamakan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) jika ingin menginvestigasi tragedi haji di Mina. Menurut dia, pemerintah cukup melakukan investigasi dengan mengatasnamakan negara Islam yang peduli dengan haji.
"Usulan kerjasama itu sangat bagus, tapi kita tidak harus terkait dengan OKI karena sangat politik dan OKI-nya tercerai berai," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senin (28/9/2015).
Sodik menilai, investigasi yang kini dilakukan Pemerintah Arab Saudi lamban. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang membuat investigasi itu berjalan lamban. Pertama, gelang identitas yang melekat di tangan jemaah haji hilang saat peristiwa itu terjadi. Kedua, Pemerintah Arab Saudi kini tengah mengatur emosi pimpinan negara asal jemaah. Ia menduga, ada kekhawatiran jika identitas asal korban diungkap, Pemerintah Arab Saudi akan mendapat tekanan besar.
"Ketiga, secara syariat kalau kita bertengkar kan mengganggu kesempurnaan haji. Ya kan itu yang membuat lambat juga," ujarnya.
Ia menambahkan, langkah sejumlah negara yang ingin membantu investigasi tersebut cukup baik. Namun, investigasi itu harus dilakukan secara objektif dan tanpa dibebani paham atau unsur politik apapun. Ia melihat, saat ini ada upaya yang kurang objektif dalam mengusut musibah itu. Bahkan, ada dugaan untuk menggiring persoalan itu ke hal-hal yang bersifat politis.
"Contohnya kasus cerita pengeran itu. Bagi kita yang sudah biasa haji sangat aman, tidak logis (karena) itu kan lintasan haji. Pangeran ngapain ke sana kalau bukan jemaah haji? Kalau haji pun pasti pangeran tidak jalan kaki, (tapi) pakai kendaraan atau proses VVIP," ujarnya.
Tragedi di Mina terjadi pada Kamis (24/9/2015) pagi waktu setempat. Jemaah haji berdesak-desakan menuju lokasi lempar jumrah yang membuat mereka terinjak-injak. Menteri Kesehatan Arab Saudi Khalid Al-Falih menyebut korban jiwa dalam tragedi itu mencapai 769 orang dan 934 orang mengalami luka-luka.
Adapun warga negara Indonesia korban tewas dalam peristiwa itu yang telah teridentifikasi sebanyak 22 orang. Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Naif sebelumnya telah memimpin rapat darurat yang melibatkan berbagai pihak terkait musibah yang terjadi di Mina, Arab Saudi, Kamis (24/9/2015) kemarin. Pada rapat itu, Pemerintah Arab Saudi memutuskan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki musibah tersebut.
"Dalam rapat tersebut telah dibahas prosedur penanganannya dan telah diputuskan untuk membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab peristiwa dan melaporkan hasilnya kepada Raja Salman," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Sunarko, melalui Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (25/9/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.