Komisi I DPR dan BIN Bahas Isu Keamanan di Papua dan Aceh

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Raker ini membahas sejumlah permasalahan intelijen yang belum tuntas diselesaikan pada raker sebelumnya serta membahas situasi-situasi terkini khususnya isu-isu keamanan di Aceh dan Papua.

"Kita mendalami beberapa hal terkait dengan ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam hal hal seperti maraknya radikalisme, separatisme," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut Tantowi, BIN sebagai lembaga intelijen memiliki peran dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia sehingga BIN harus mempersiapkan berbagai macam langkah antisipasi sebagai bentuk pencegahan dini dalam menghadapi potensi-potensi ancaman pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Pada saat yang sama, Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik mengatakan, kondisi perekonomian yang lemah saat ini juga berpotensi menimbulkan ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Indonesia. "Kerentanan dan kelemahan ekonomi saat ini akan menimbulkan ancaman-ancaman yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mengganggu situasi keamanan baik melalui radikalisme, separatisme dan lain-lain," ujar Mahfuz.

Terkait dengan peningkatan anggaran BIN, Tantowi mengatakan bahwa anggaran BIN perlu mengalami penyesuaian dengan kondisi perekonomian yang lemah saat ini. Namun, ia menyatakan bahwa Komisi I DPR tetap akan mendukung peningkatan anggaran BIN sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BIN.

"Kita sih mendukung saja, tapi kan harus disesuaikan dengan kemampuan APBN dan yang lebih penting harus disesuaikan dengan ekonomi Indonesia saat ini, karena ditengah situasi ekonomi yang lemah maka kita harus melakukan penyesuaian termasuk pemotongan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga," ujar Tantowi.

Jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016 adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang semula diminta sebesar Rp 2,7 triliun. Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta agar DPR ikut memperjuangkan jumlah anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BIN saat ini, yaitu Rp 3,7 triliun.