Partisipasi Publik Diperlukan untuk Hindari Kegagalan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 koalisi masyarakat sipil, dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Markas Besar Persatuan Bangsa Bangsa di New York, Amerika Serikat, mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanainable Development Goals atau SDG) 2016-2030.

Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Mickael Bobby Hoelman dalam pertemuan tersebut menilai bahwa perlu ada partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan SDGs, yakni dengan membentuk sekretariat bersama (sekber). Tujuannya agar kegagalan pemerintah dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDG) tidak terulang.

"Jika partisipasi ini terwujud, menunjukkan pemerintah Jokowi-JK mempertimbangkan cara baru untuk menghindari kegagalan terutama implementasi MDG yang lalu," ujar Mickael melalui siaran pers, Sabtu (26/9/2015).

Dalam pelaksanan MDG yang berakhir tahun ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menilai pemerintah Indonesia kurang berhasil menjalankan empat dari delapan target MDG, yaitu menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Mickael menilai bahwa kegagalan pemerintah selama 10 tahun itu disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Jusuf Kalla menilai bahwa pemerintah tidak perlu membuat lembaga baru untuk implementasi SDG. Program PBB ini akan diintegrasikan dalam rencana pemerintah jangka menengah (RPJM). Kalla telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif. Karena sifat SDG yang lintas sektor, JK mengatakan akan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator.

Menanggapi hal tersebut, Mickael tidak mempermasalahkan wujud kelembagaan sekber. Menurut Mickael, keberadaan sekber bukan berarti dengan membentuk kantor atau lembaga baru. "Tapi cara pelembagaan partisipasi publik yang baru terutama menyongsong implementasi SDG," kata Mickael.