Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu PM China, Ketua MPR Berharap Kesepakatan Antar-pemerintah Direalisasikan

Kompas.com - 17/09/2015, 20:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BEIJING, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan berharap agar segala kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan China dapat direalisasikan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat kedua negara. Ia berharap agar hubungan baik antarparlemen kedua negara dapat mendorong hal itu.

Harapan itu disampaikan Zulkifli dalam pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang di Beijing, China, Kamis (17/9/2015).

"Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan investasi (China) yang semakin meningkat di Indonesia," kata Zulkifli.

Kehadiran Zulkifli di Beijing adalah atas undangan pimpinan MPR China sebagai bentuk kunjungan balasan. Sebelumnya, pimpinan MPR China sudah berkunjung ke Indonesia.

Selain Zulkifli, ikut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Tiongkok Alim Markus.

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR meyakinkan PM China bahwa kondisi Indonesia tetap stabil. Ia memberi contoh, meskipun pemeluk agama Islam mayoritas di Indonesia, tetapi semua pemeluk agama tetap hidup berdampingan. Begitu pula kehidupan antarsuku.

"Setelah 17 tahun reformasi, ada 10 parpol di parlemen. Memang kadang-kadang di media kami ramai, tapi kalau menyangkut kepentingan besar, kepentingan Indonesia, kami selalu bersatu," kata Zulkifli.

Sementara itu, PM China juga berpendapat sama bahwa saling berkunjung antarparlemen dapat menciptakan stabilitas politik kedua negara dan mendorong realisasi kesepakatan yang dicapai pemerintah serta perusahaan kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Li Keqiang juga menekankan bahwa negaranya menghormati kebebasan beragama. Menurut dia, masyarakat yang hidup berdampingan dalam membuat negara semakin kuat.

Seperti diberitakan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada Maret 2015 telah menghasilkan kesepakatan penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif dengan China. Saat itu, ditandatangani enam dokumen kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan industri, serta dua dukumen kerja sama terkait penanganan bencana dan kedirgantaraan.

Lalu, pada pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Asia Afrika pada April 2015, kedua pihak menyepakati Joint Communique RI-China. Isinya, langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan bilateral sebesar 150 miliar dollar AS tahun 2020. Selain itu, ditargetkan jumlah wisatawan dua arah mencapai 10 juta orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com