Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sibuk, Sekjen DPR Tak Penuhi Panggilan MKD Terkait Polemik Donald Trump

Kompas.com - 16/09/2015, 16:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti tak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dimintai keterangannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPR yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

MKD menjadwalkan pemanggilan kepada Winantuningtyastiti pada Rabu siang ini. Namun, kepada MKD, Winantuningtyastiti beralasan mempunyai pekerjaan lain yang tak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa memenuhi panggilan itu.

"Sekjennya sibuk, supersibuk," kata Ketua MKD Surahman Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Kendati demikian, Surahman memaklumi ketidakhadiran Winantuningtyastiti. Namun, yang terpenting, dia sudah melaporkan terlebih dahulu ke MKD bahwa tak bisa hadir dan menjelaskan alasannya.

"Jadi, ya mungkin tidak hari ini. Ya besok-besok atau lusa, kan masih sampai hari Jumat," ujar Surahman yang juga ketua tim penyelidikan kasus Novanto-Trump ini.

Lagi pula, lanjut Surahman, tidak ada tenggat waktu sampai kapan proses penyelidikan pimpinan DPR-Trump ini bisa berjalan. Dia lebih memilih untuk menjalankan proses ini dengan tidak terburu-buru. "Kita ini serius, tetapi fleksibel," ucapnya.

Tak hadirnya Winantuningtyastiti dalam pemanggilan kali ini membuat MKD belum memanggil satu pun saksi. Selain Sekjen DPR, MKD juga akan memanggil sejumlah saksi, seperti Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Nurhayati Ali Assegaf, bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang diduga memfasilitasi pertemuan, hingga Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan DPR yang hadir dalam kampanye Trump.

Tim penyelidikan sejauh ini sudah mengumpulkan bukti berupa video dan artikel berita kehadiran Novanto dan rombongan dalam kampanye Donald Trump hingga data perjalanan dinas delegasi DPR ke AS. Setelah semuanya selesai, tim penyelidik akan menentukan apakah tahap penyelidikan ini akan berlanjut ke persidangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com