Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Terwujudnya Demokrasi demi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kompas.com - 14/09/2015, 08:57 WIB
advertorial

Penulis


Bentuk keadilan bagi rakyat Indonesia adalah demokrasi yang merata. Salah satu wujud konkret dari hal tersebut ialah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR DR. H. Oesman Sapta hari Sabtu, (12/09/2015) membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama Fraksi Partai Hanura MPR RI dengan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Dalam sambutannya, beliau sangat mengapresiasi pilihan tema seminar Pilkada Serentak: Mewujudkan Pemimpin Akuntabel dan Efesiensi Proses Pelaksanaan Demokrasi.

“Dipilihnya tema tersebut telah menggambarkan kepada kita semua komitmen dari Partai Hanura dalam membangun demokrasi guna menciptakan kesejahteraan di negeri ini. Dan tema tersebut sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa Partai Hanura tetap konsisten dengan tujuan pembentukannya, yakni melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani,” kata Oesman.

Beliau juga berharap pada kesempatan tersebut agar Partai Hanura ikut mengawal semua tahapan Pilkada serentak dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dengan begitu, lanjut Oesman, Pilkada serentak akan menjadi kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

Agar nilai demokrasi tetap terjaga, Oesman mengharapkan Pilkada tahun ini dapat terlaksana sesuai dengan empat poin berikut:

1. Menjunjung tinggi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideology dan dasar Negara.

2. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara.

3. Memperkuat NKRI sebagai Bentuk Negara.

4. Tetap dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Seminar yang diadakan di gedung Nusantara V ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Hanura, Dr. H. Wiranto, Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI, H. Sarifudin Sudding, SH, MH, Rektor STIAMI Dr. IR. Panji Hendrarso, MM, dan para mahasiswa Pasca Sarjana Institut Sosial dan Manajemen STIAMI. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com