Istri Gubernur Sumut Pernah Diceritakan Suaminya soal Interpelasi DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti mengatakan, suaminya pernah bercerita soal hak interpelasi DPRD Sumatera Utara. Salah satu poin interpelasi tersebut menyinggung etik Gatot selaku kepala daerah Sumut.

"Iya, pernah cerita. Tapi enggak banyak," ujar Evy di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Evy enggan menanggapi saat disinggung soal hak interpelasi tersebut. Ia tidak ingin menjelaskan perihal pemeriksaan Gatot dalam penyelidikan kasus interpelasi.

"Jangan soal interpelasi lah, tidak mau saya. Interpelasi itu tanya ke bapak saja," kata Evy.

"Memang sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan. Ada dugaan ketidakberesan dalam kaitan interpelasi di DPRD (Sumut)," ujar pimpinan sementara KPK Johan Budi.

Johan mengatakan, mulanya KPK menerima laporan masyarakat berkaitan dengan hak interpelasi tersebut. KPK juga telah memanggil sejumlah anggota DPRD Sumut untuk dimintai keterangannya sebagai terperiksa.

"Karena itu kita lakukan permintaan keterangan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut," kata Johan.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengaku dimintai keterangan terkait hak interpelasi DPRD Sumatera Utara. Padahal, di jadwal tercantum dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

"Saya diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk interpelasi," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/9/2015) malam. (baca: Gatot Pujo Mengaku Diperiksa KPK Terkait Hak Interpelasi DPRD Sumut)

KPK sebelumnya menggeledah kantor DPRD Sumut dan menyita dokumen hak interpelasi DPRD, salah satunya menyangkut kasus yang menjerat Gatot di KPK. Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib juga pernah mendatangi gedung KPK pada Senin (7/9/2015).

Ia berada di dalam gedung KPK selama kurang lebih 10 jam. Begitu keluar dari gedung KPK, ia mengaku hanya mengobrol dengan pihak KPK. Namun, ia enggan mengungkap siapa yang ditemuinya di dalam.

Selain dokumentasi interpelasi, KPK juga dikabarkan membawa data yang berisi presensi dan risalah persidangan di DPRD Sumut.