Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Jamin Tak Ada Kasus Bareskrim pada Era Buwas yang Dihentikan

Kompas.com - 10/09/2015, 19:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menjamin tidak ada perkara pada era Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang dihentikan pada era Komjen Anang Iskandar.

"Masa kerja capek-capek, begitu pimpinannya diganti, lalu berhenti, kan tidak begitu. Semua diselesaikanlah," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Kamis (10/9/2015).

Berdasarkan komunikasi terakhir antara Kapolri dan Anang Iskandar, Bareskrim saat ini tengah menginventarisasi perkara yang belum sempat diselesaikan.

"Di Dittipikor (Direktorat Tindak Pidana Korupsi) ada berapa, di Dittipideksus (Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus) ada berapa, di Dittipidum (Direktorat Tindak Pidana Umum) ada berapa. Mana yang belum selesai, mana yang sudah, begitu," kata Badrodin.

Namun, Badrodin mengakui, menyelesaikan satu kasus tidaklah mudah. Dia memberikan waktu Anang untuk menuntaskan pengusutan sejumlah perkara yang belum sempat diselesaikan pada era sebelumnya.

Ketika dipimpin Buwas, sapaan Budi Waseso, sejak pertengahan Januari, Bareskrim Polri mengusut cukup banyak perkara. Bahkan, hingga Buwas digeser menjadi Kepala BNN pada awal September 2015, kasus-kasus itu belum selesai.

Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi dalam penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan BP Migas, kasus korupsi dana CSR di Pertamina Foundation yang melibatkan eks calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nina Nurlina Pramono, dan kasus korupsi mobile crane di PT Pelindo II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com